Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)


Seorang Pekerja/Buruh sebelum memutuskan untuk menjadi seorang karyawan pada sebuah perusahaan sebaiknya membaca dan memahami terlebih dahulu apa dan bagaimana isi Perjanjian Kerja. Selain itu perlu dipahami bahwa Hubungan Kerja dapat terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14 dikatakan bahwa Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat ; syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dijelaskan lebih jauh pada Pasal 1 Angka 15 ditetapkan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai Unsur Pekerjaan, Upah dan Perintah. Dengan demikian berdasarkan apa yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja menimbulkan hubungan kerja yang mempunyai ketiga unsur diatas.

Perjanjian Kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
7.Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian Kerja yang di buat sekurang-kurangnya rangkap 2 memiliki kekuatan hukum yang sama. Secara umum menurut UU Ketenagakerjaan ada 2 macam Perjanjian Kerja yakni :

1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau disebut PKWT
2. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu atau disebut PKWTT

Melalui ketikan ini saya membatasi hanya pada Perjanjian Kerja Waktu Kerja saja sedangkan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu akan diketik pada kesempatan mendatang.

Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan bekerja. Apabila dipersyaratkan masa percobaan dalam perjanjian kerja maka batal demi hukum.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat hanya untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dalam Pasal 59 diatur sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun
3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap namun dapat diperpanjang atau diperbaharui.

PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan ditetapkan juga apabila pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 7 hari sebelum PKWT berkakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

Selain itu diatur pula masa pembaharuan perjanjian kerja yang hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari dan hanya boleh dilakukan 1 kali dengan jangka waktu paling lama 2 tahun.

Pencatatan PKWT wajib dilaksanakan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan.

Kitab Suci bagi Peraturan Pelaksanaan terkait PKWT diatur dalam Kepmen 100/MEN/VI/2004. Silahkan dimiliki untuk dipelajari sehingga benar-benar hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha dapat sama-sama dilindungi.

Sumber : UU 13/2003 dan Kepmen 100/2004

About oomwil

from Budi Kemuliaan to Cijantung, Serang Banten, Semarang, Cimanggis, Depok

Posted on 06/03/2012, in Office. Bookmark the permalink. 7 Komentar.

  1. hai,,,
    kalo saya mengundurkan diri saya tp saya msh ada kontrak apakah saya hrs membyr gnti rugi ke perusahaan..???

  2. Hai juga, Bila kita membaca UU No. 13/2003 Pasal 62 disitu memang disampaikan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 1*, pihak yang mengakhiri diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

    Untuk itu mohon dibaca kembali Perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani dan juga ketentuan yang berlaku diperusahaan baik itu PP/PKB nya.

    * = Pasal 161 ayat 1, Perjanjian Kerja berakhir apabila ; pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan/penetapa PHI

  3. * Maaf maksudnya pasal 61

  4. ilham ramadhan

    saya ilham ramadhan cuma mau bertanya..
    saya kerja sudah 1 tahun tetapi sebelumnya di perjanjian kerja tidak adda sistem kontrak atau PKWT.. tiba tiba perusahaan mengadakan perjanjian kerja kontrak ke 2..
    bagaimna saya menanggapinya ?? apa saya harus tnda tangan apa tidak ..

    tolong di di bantu yya..
    thank

  5. Dear Ilham,
    Maaf baru sempat buka blog.

    Untuk Hal seperti ini ada baiknya dikomunikasikan dg baik dengan pihak pengusaha/HRD. Kalo menilik ke UU No. 13 Pasal 59 : 5 dimana paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja berakhir pengusaha telah memberitahukan maksud perpanjangannya secara tertulis kepada pekerja/buruh ybs. Jadi saran saya sebelum ditanda tangani komunikasikan dengan baik selanjutnya Perjanjian Kerjanya dibaca, pahami dan tanyakan apabila ada klausal yg belum dimengerti. Dan satu hal yang pasti, coba tanyakan adakah Peraturan Perusahaan lain/Perjanjian Kerja Bersama (bila sdh ada Serikat Pekerja) agar supaya dpt anda pelajari.

    Mudah-mudahan membantu
    Terima kasih
    Salam

  6. Oom Wil,

    Terkait ketentuan dalam pasal 59 ayat (7) dan ayat (8) UU 13/2003 dan Kepmenakertrans No. 100/2004 selaku pelaksanaan pasal 59 ayat (8) UU 13/2003, misalkan, HANYA TIDAK MEMENUHI ketentuan TIDAK ADA TENGANG WAKTU minimal 30 hari (baca: TANPA tenggang waktu) pada saat memperbaharui PKWT sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (6) UU 13/2003, pertanyaannya adalah:

    Apakah PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT?

    Demikian dan terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    • Hi mas Barkah, Pada pasal 15 Kepmen 100 disana jelas disebutkan ketentuan perubahan PKWT menjadi PKWTT termasuk diantaranya bila tidak melalui masa tenggang (Poin atau ayat 4) thanks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: