Dituntaskan ; Dana JHT Tak Bertuan di Jamsostek

Jamsostek akan menuntaskan total nilai klaim JHT lebih dari Rp. 6 Miliar yang sudah mengendap selama 30 tahun. Berita ini di salah satu surat kabar hari ini Kamis 26 Agustus 2010 cukup menarik.

Menurut Dirut Jamsostek terdapat beberapa kemungkinan penyebab timbulnya dana “tak bertuan”. Pertama pekerja/buruh yang terputus hubungan kerjanya lalai mengklaim haknya ke Jamsostek. Kedua perusahaan tidak menginformasikan secara jelas hak dan kewajiban pekerja terutama mengenai Jamsostek. Yang terakhir perusahaan hanya mendaftarkan sebagian upah kepada pihak Jamsostek dan takut pekerja mengetahuinya sehingga perusahaan tidak menginformasikan kepersertaan kepada pekerjanya.

Lebih jauh pihak Jamsostek mencatat jumlah tenaga kerja peserta aktif Jamsostek adalah 8,9 juta tenaga kerja. Adapun yang non aktif sebanyak 21,6 juta tenaga kerja.

Seperti tercantum dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 definisi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Sesuai UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

2. Jaminan Kematian (JKM/JK)

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Sedangkan ketentuan pembayaran iuran ; masing-masing Iuran JKK, JKM dan JPK ditanggung oleh Pengusaha. Sementara Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh Pengusaha dan Tenaga Kerja.

Besarnya iuran JHT yang ditanggung oleh pengusaha adalah 3,7 % dari Upah sementara 2 % akan menjadi tanggungan dari Tenaga Kerja dimana mekanismenya dilakukan melalui pemotongan langsung oleh perusahaan.

Jaminan Hari Tua/JHT akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul dengan hasil pengembangannya apabila tenaga kerja :

1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia atau cacat total tetap

2. Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan

3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Pengajuan klaim JHT dapat dilakukan oleh pekerja/buruh jika telah memenuhi salah satu ketentuan diatas.

Tata cara klaim yakni Pekerja/buruh dapat mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan:

a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli

b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)

c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial

d. Surat pernyataan belum bekerja di atas materai secukupnya

e. Kartu Keluarga (KK)

Perihal dana tak bertuan ini pihak Jamsostek tidak hanya mengumumkan kepada perusahaan terkait namun juga kepada publik agar mereka yang berhak dan memiliki bukti-bukti kepersertaan dapat mengajukan klaim JHT nya ke kantor Jamsostek terdekat.

Mengingat begitu besarnya dana tak bertuan yang masih tersimpan di Jamsostek ada baiknya kita yang sudah mengetahui mengenai ketentuan ini dapat menyampaikannya kepada orang terdekat kita.

Iklan

About oomwil

from Budi Kemuliaan to Cijantung, Serang Banten, Semarang, Cimanggis, Depok, Ambon

Posted on 26/08/2010, in Umum. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: